rodapost.com || Pemerintah Kabupaten Kaur menggelar sosialisasi rencana pemberian santunan kepada masyarakat yang terdampak pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Desa Pasar Lama, Kecamatan Kaur Selatan. Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Pasar Lama ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan warga terdampak sebanyak 29 kepala keluarga (KK). Selasa, 19/11/2024.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaur, Misralman, SP, menyampaikan bahwa proyek pembangunan PPN akan dimulai pada Desember mendatang. “Kami berharap lokasi yang akan dibangun sudah kosong pada bulan Desember ini, sehingga proses pembangunan di awal tahun depan dapat berjalan lancar tanpa kendala,” ujar Misralman. Ia juga mengimbau masyarakat agar mendukung penuh proyek ini karena manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di sektor ekonomi.
Turut hadir dalam acara ini adalah Camat Kaur Selatan, Rendra Agung, SSTP, MPSSp; Asisten II Pemda Kaur, Lianto, SP; Ketua Baznas Kaur, M. Nasir, S.Pd; Sekretaris Dinas Perikanan, Robi Antomi, S.PI, M; dan Kepala Desa Pasar Lama, Helpa. Dalam sambutannya, Camat Rendra Agung mengapresiasi warga yang hadir dan menyatakan bahwa program pembangunan ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Baznas Kaur, M. Nasir, mengumumkan bahwa Baznas akan memberikan santunan sebesar Rp 2.500.000 kepada masing-masing keluarga yang terdampak. "Santunan ini merupakan bentuk perhatian dan dukungan kepada masyarakat yang harus relokasi akibat pembangunan PPN. Kami harap bantuan ini dapat meringankan beban warga," jelasnya.
Namun, jumlah santunan tersebut memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Marsudi Abeng, salah satu warga terdampak, mengungkapkan keprihatinannya. “Dengan nilai ganti rugi sebesar itu, kami meminta agar pemerintah mengkaji ulang. Kami berharap santunan yang diberikan lebih sesuai dengan dampak yang kami rasakan,” ujar Marsudi dalam sesi tanya jawab.
Asisten II Pemda Kaur, Lianto, SP, menanggapi aspirasi tersebut dengan bijak. Ia mengatakan bahwa masukan dari masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah. “Kami akan membawa usulan ini untuk dibahas lebih lanjut dengan tim terkait. Tujuan kami adalah memastikan bahwa masyarakat merasa dihargai dan tidak dirugikan,” kata Lianto.
Selain membahas santunan, sosialisasi juga menyinggung pentingnya pembangunan PPN untuk kemajuan daerah. Pelabuhan ini direncanakan menjadi pusat aktivitas perikanan yang modern dan strategis, yang diharapkan dapat membuka peluang usaha baru serta meningkatkan perekonomian masyarakat.
Kepala Desa Pasar Lama, Helpa, dalam sambutannya menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan ini. "Kami di tingkat desa akan terus berupaya membantu pemerintah dalam mensosialisasikan program ini kepada masyarakat agar proyek berjalan dengan lancar," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perikanan, Robi Antomi, menegaskan bahwa proyek ini telah melalui berbagai tahap perencanaan. “Kami telah melakukan kajian lokasi dan dampaknya secara menyeluruh. Kami memastikan pembangunan ini akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.
Warga lainnya juga menyampaikan pandangan yang beragam. Sebagian besar mendukung pembangunan PPN, namun mereka berharap proses ganti rugi dilakukan secara adil. "Kami mendukung pembangunan ini, tapi tolong keadilan bagi kami juga diperhatikan," ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Acara sosialisasi berlangsung hingga siang hari dengan suasana yang cukup dinamis. Diskusi antara warga dan pihak pemerintah berjalan terbuka, meski beberapa momen berlangsung cukup emosional akibat perbedaan pandangan terkait nilai santunan.
Pada akhir acara, Kepala Dinas Perikanan, Misralman, kembali menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan proyek ini dengan memperhatikan kepentingan semua pihak. "Kami berkomitmen untuk terus berdialog dengan masyarakat agar pembangunan ini dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat."
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya pembangunan PPN bagi kemajuan daerah. Pemerintah juga berjanji akan terus mengawal proses ganti rugi dan relokasi warga terdampak dengan pendekatan yang manusiawi dan adil.(tora).
.jpeg)
0 Reviews:
Posting Komentar